Iklan TV PKS: Pemimpin Muda

Momentum Sumpah Pemuda 1928-2008

Kepemimpinan Muda

Tifatul: Tangan Pemuda Diperlukan

“Perlu tangan cekatan. Perlu Tangan orang-orang muda untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat” Seru Presiden PKS Tifatul Sembiring.

PK-Sejahtera Online: “Perlu tangan cekatan. Perlu Tangan orang-orang muda untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat” Seru Presiden PKS Tifatul Sembiring. Hal ini diungkapkan Tifatul saat menjadi pembicara kunci dalam seminar Nasional yang diselenggarakan Gema Keadilan Kamis siang (23/10).

Menurut Tifatul, pemuda yang dimaksud disini adalah pemuda yang segar, memiliki kompetensi dan jam terbang tinggi, karena tantangan sangat besar menanti pemuda di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Namun tantangan-tantangan ini tidak boleh menyurutkan pemuda untuk terus berbicara tetang kesejahteraan bagi bangsa ini.

Seminar yang diselenggarakan di aula Binakarna menara Bidakara ini diselenggarakan dalam momentum delapan puluh tahun Sumpah Pemuda. Dengan mengambil tema Pemuda Menjawab Tantangan Kepemimpinan ini menghadirkan pembicara muda. Rama Pratama, Ketua DPN Gema Keadilan, Maruarar Sirait, ketua umum DPP Taruna Merah Putih, Yuddhy Chrisnandi, calon presiden muda, Hilmy Karim, BPP HIPMI dan DR. Bima Arya S, Pengamat Politik.

Majelis Syuro: Sikap politik PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dan berperan aktif dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

Sikap politik PKS terhadap beberapa kondisi aktual Bangsa

1.Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dan berperan aktif dalam usaha memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.  Oleh karena itu PKS memandang posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap diperlukan di Indonesia dan bahkan harus diperkuat peranannya dengan menghadirkan KPK di daerah-daerah disertai dengan penyediaan tenaga-tenaga profesional yang memiliki integritas tinggi. PKS juga berharap KPK dapat masuk ke dalam masalah-masalah korupsi yang memiliki dampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, seperti dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan BUMN-BUMN strategis.

2.Dalam menghadapi krisis global, PKS mengapresiasi kebijakan yang telah diambil Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai langkah yang cukup efektif untuk meredam kepanikan. Namun ini harus dijaga keberlanjutannya untuk menghasilkan ekspektasi publik yang positif atas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia, karena dampak krisis ini masih akan panjang. Dalam jangka pendek perlu dikembangkan langkah-langkah yang memberikan dukungan kongkrit kepada sektor riil diantaranya: stabilisasi harga, fasilitasi pengembangan pasar ekspor alternatif, menurunkan harga BBM, dll. Dalam jangka panjang untuk menghindari krisis lebih lanjut penting dilakukan perumusan kebijakan ekonomi alternatif yang telah terbukti handal dalam menghadapi gempuran krisis ekonomi nasional 1998 dan krisis global saat ini, seperti yang sudah mulai dirintis oleh Pemerintah RI melalui penerapan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Nasional (Sukuk).

3.Dalam spirit menyambut hari Sumpah Pemuda, rasa tanggung jawab dan cinta terhadap masa depan bangsa PKS menuntut segera atas pengesahan RUU Pornografi dalam rangka komitmen melaksanakan Pancasila, UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas seni budaya dan moralitas bangsa dalam semangat menghormati bhinneka tunggal ika.

4.Pentingnya mengawasi realisasi pelaksanaan anggaran belanja negara 20% untuk pendidikan nasional agar tidak menjadi lahan korupsi baru yang bertentangan dengan semangat merealisasikan ketentuan UUD itu. KPK dituntut untuk jeli mengawasi hal ini.

5.Mendesak kepada pihak PT Lapindo Brantas untuk lebih bertanggung jawab terhadap korban-korban kasus lumpur Lapindo, dan mendesak Presiden untuk segera merevisi Keppres tentang perluasan peta daerah terdampak.

6.Pertimbangan Koalisi

1. PKS akan memperjuangkan Indonesia Madani yang adil, sejahtera dan bermartabat
2. PKS siap berkoalisi dengan berbagai komponen bangsa yang sejalan dengan platform PKS untuk membangun Indonesia.
3. PKS akan berkoalisi dengan pihak-pihak yang :
   a.Reformis dan anti korupsi
   b.Sungguh-sungguh berjuang untuk kesejahteraan bangsa
   c.Mampu mengelola Pemerintahan dan Negara secara professional

Sidang pleno Majelis Syuro PKS ke-10 menetapkan kandidat pemimpin Nasional dari kader PKS sebagai berikut :

1. DR. H.M. Hidayat Nur Wahid
2. Ir. H. Tifatul Sembiring
3. DR. H. Salim Segaff Al Jufri
4. H.M. Anis Matta Lc.
5. Prof. DR. H. Irwan Prayitno
6. H. Suharna Surapranata M.T.
7. DR. H. Sohibul Iman MSc.
8. DR. H. Surahman Hidayat, M.A.

Jakarta, 26 Syawal 1429 H / 26 Oktober 2009

PKS Kembalikan Dana Gratifikasi Rp 1,9 Miliar

[ Selasa, 21 Oktober 2008 ]

Gratifikasi yang Diterima sejak 2005

JAKARTA – Pada saat banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi, FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) tetap berupaya menunjukkan komitmen sebagai partai bersih. Sejak 2005 hingga pertengahan 2008, FPKS mengaku telah mengembalikan dana gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar ke KPK.

”Fraksi kami punya aturan main internal bila ada pemberian yang bernuansa gratifikasi,” kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR kemarin (20/10). Seorang anggota FPKS, jelas dia, bisa menolak langsung pemberian dana gratifikasi itu, asal memenuhi dua syarat.

Pertama, dana tersebut dipastikan kembali kepada pemiliknya. Kedua, anggota bersangkutan yakin dirinya benar-benar tidak ikut tercatat secara administratif sebagai penerima. ”Soalnya, ada kasus anggota kami menolak, tetap saja tercatat sebagai penerima,” ujarnya.

Bila dua syarat itu tidak terpenuhi, lanjut Mahfudz, anggota FPKS diminta menerima gratifikasi tersebut. ”Selanjutnya, dia wajib segera melaporkan pemberian itu kepada pimpinan fraksi untuk dikembalikan kepada KPK,” jelasnya.

Metode terakhir itu, ungkap dia, dipraktikkan empat anggota FPKS yang duduk di Komisi IV DPR dalam proses alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan yang tengah ditangani KPK. Menurut Mahfudz, di antara total Rp 1,9 miliar yang telah dikembalikan ke KPK, Rp 372.200.000 diterima empat anggota FPKS itu.

Mereka adalah Umung Anwar Sanusi yang menerima cek perjalanan Rp 10 juta. Syamsu Hilal menerima uang cash Rp 5 juta dan cek perjalanan Rp 25 juta. Tamsil Linrung menerima uang cash Rp 12.200.000. Suswono menerima cash Rp 20 juta dan cek perjalanan Rp 150 juta.

Menurut Mahfudz, dana gratifikasi itu diterima pada 14 November dalam kunjungan kerja atau survei lapangan ke Tanjung Api-Api. ”Kami telah menyetorkannya ke KPK pada 24 November atau sepuluh hari setelah tanggal diterima,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di sana, imbuh dia, Suswono kembali diberi cek perjalanan Rp 150 juta pada 2 Juli 2007 yang langsung dikembalikan pada 5 Juli 2007. ”Pengembaliannya dilakukan sesuai arahan undang-undang, yaitu kurang dari satu bulan,” katanya. Dengan demikian, kalaupun ada pemanggilan terhadap mereka, tegas Mahfudz, kapasitasnya hanya sebagai saksi.(pri)

Sumber: Jawa Pos

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1429 H

Kartu Lebaran PKS DPC Rungkut