Sidang MK: PKS Membuat Rekor

Sengketa Pemilu Legislatif

Bahas PKS, MK Pecahkan Rekor Sidang 17 Jam

MK telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

VIVAnews – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya menggeber untuk menuntaskan kasus sengketa Pemilu Legislatif. Dengan tidak hanya mengenal lelah, sidang MK yang membahas pengajuan gugatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, telah memecahkan rekor dengan sidang terlama. Bisa jadi terlama di dunia.

Sidang PKS sudah dimulai sejak Kamis (28/5) sekitar pukul 14.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Menjelang Maghrib, sidang direhat sejenak untuk melaksanakan salat bagi yang menjalankan.

Bayanat DPP PKS: Pilpres 2009

Atas dasar keputusan Majelis Syuro PKS ke XI, dan tercapainya kesepakatan dengan SBY dan PD, maka diwajibkan kepada seluruh kader memperjuangkan kemenangan pasangan SBY-Boediono untuk kemaslahatan dakwah,ummat, bangsa, dan Negara

BAYANAT

NOMOR : 01/B/K/DPP-PKS/VI/1430

TENTANG

PILPRES 2009

1. Sidang Majelis Syuro PKS ke XI pada tanggal 25-26 April 2009 memutuskan :

PKS Raih 57 Kursi di Senayan

Penetapan KPU

PKS Raih 57 Kursi di Senayan

Presiden PKS, Tifatul Sembiring terpilih untuk mewakili wilayah Sumatra Utara. Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid juga dinyatakan berhasil meraih kursi di senayan mewakili masyarakat Jawa Tengah.

PK-Sejahtera Online: Ahad malam (24/5) lalu KPU telah menetapkan Anggota DPR RI terpilih tahun 2009-2014 di Jakarta. PKS telah dinyatakan berhasil meraih 57 kursi di Senayan.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring terpilih untuk mewakili wilayah Sumatra Utara. Mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid juga dinyatakan berhasil meraih kursi di senayan mewakili masyarakat Jawa Tengah.

Sekjen PKS Anis Matta dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault terpilih mewakili Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Untuk Anggota Legislatif perempuan dari PKS, diwakili oleh Yoyoh Yusroh dari Banten, Ledia Hanifa dari Jawa Barat, dan Herlini Amran dari Kepulauan
Riau.

Berikut susunan nama-nama aleg terpilih dari PKS berikut perolehan suaranya

PKS-Demokrat: Kontrak Ekonomi

INILAH.COM, Jakarta – Bergabungnya PKS dalam koalisi Partai Demokrat yang mengusung SBY-Boediono, bukan karena bertambahnya jatah kursi menteri. Tapi soal platform kebijakkan di bidang ekonomi.

“Platform kebijakan bidang ekonomi yang disepakati ada 3 hal pokok,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq dalam pesan singkatnya kepada INILAH.COM, Jakarta, Senin (18/5).

Kesepakatan tersebut pertama, ujar Mahfudz, mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat.

PKS: Anything Can Be Happened

“Kalau sekarang kami masih bersabar, sikap ini akan kita sampaikan kalau ambang batas itu sudah terlewati,”

Jakarta – PKS mengaku belum memutuskan untuk keluar atau tidak dalam parpol anggota koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka masih menimbang hingga detik terakhir.

“Bagi PKS, kita sedang mendalami dan mencerna kalimat anything can be happen-nya SBY. Masih ada 2 hari ke depan, untuk kita lihat wujud akhir anything can be happen itu apa. Sebab, kesalahan memaknai politik bisa blunder,” kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq dalam jumpa pers di ruang rapat FPKS di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/5/2009).

PKS Siapkan Langkah Cadangan

Anis menegaskan PKS tidak mempermasalahkan pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY. Namun, pola komunikasi yang dibangun SBY dan Partai Demokrat sebagai mitra koalisi yang harus diperbaiki.

Jakarta – Sikap PKS mengenai penarikan dukungan terhadap Partai Demokrat masih belum jelas. PKS akan menunggu hingga 15 Mei 2009 baru memberikan keputusan.

“Kita tunggu sampai 15 Mei 2009 hingga pukul 24.00 WIB. Kalau ambang batas toleransi itu sudah terlewati kita siapkan cadangan sikap,” kata Sekjen PKS Anis Matta di ruang Fraksi PKS, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2009).

PKS: Demokrat Jangan Takabur

VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan Partai Demokrat jangan takabur menyatakan Boediono sebagai calon wakil presiden hanya 1 persen ditentukan Tuhan. Menurut PKS, kekalahan banyak orang adalah ketika menyingkirkan Tuhan.

“Saya mau membalik pernyataan Demokrat kemarin menjadi 99 persen di tangan Tuhan dan satu persen di tangan SBY. Jangan takabur, masak Tuhan dikasih porsi satu persen,” kata anggota Majelis Syura PKS, Mahfudz Siddiq, dalam jumpa pers di ruang fraksi PKS di parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 14 Mei 2009.

Tiga Opsi PKS Bagi SBY

VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera segera mengambil keputusan terkait keputusan calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang memilih Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sebagai calon wakil presidennya.

“PKS masih menunggu apakah cawapres Boediono sudah final bagi SBY,” kata Ketua Departemen Politik Pertahanan dan Keamanan DPP PKS, Al Muzzammil Yusuf, dalam keterangannya, Kamis 14 Mei 2009.

Hasil Final KPU Surabaya

Surabaya- Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas selesainya dan ditetapkanya perhitungan Pemilu legislatiif 2009 untuk kota Surabaya. Dari penetapan tersebut Alhamdulillah PKS berada pada posisi ke 3 dengan jumlah suara 65,358 dan prosentase 6.56%. Dan untuk anggota legislatif, PKS berhasil mengantarkan 5 kadernya untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Surabaya. Semoga hasil ini adalah yang terbaik dari Allah SWT untuk pengabdian PKS membangun Surabaya. Berikut Cuplikan Perolehan Lima besar partai:

Hasil Final Rekapitulasi Suara KPU Surabaya
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KOTA SURABAYA

Dari Merah, Kini Surabaya Membiru

Surabaya – Berdasar data sementara hasil real count Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dari 40 persen hasil suara yang masuk sampai saat ini Partai Demokrat masih mengungguli partai besar lainnya.

Di dapil I, dari 15.029 suara yang masuk, PD masih teratas dengan perolehan 29,52 persen disusul PDIP dengan 20,92 persen, kemudian PKS diurutan ketiga dengan 7,76 persen.

Sementara di dapil II, dari 110.704 suara yang masuk, PD diurutan pertama dengan 29,13 persen, PDIP dengan 19,16 persen, PKS dengan 6,63 persen dan PPP dengan 6,58 persen.