PKS Desak Haromonisasi Pemkot-Dewan

Situasi politik Surabaya yang semakin menghangatnya relasi Walikota dan DPRD termasuk rencana pemanggilan Walikota Surabaya di Panitia Angket Perwali Reklame pekan ini, membuat partai politik mengambil sikap. Salah satunya, Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai peringkat ketiga perolehan suara di DPRD Surabaya mengeluarkan sikap , yakni menghimbau pemkot dan DPRD untuk melakukan harmonisasi penyelenggara pemerintahaan daerah. Hal ini disampaikan Ibnu Shobir, Ketua umum DPD PKS Surabaya, di seusai pengukuhan pengurus DPD PKS di Gramedia Expo, Ahad 23 Januari.

Alasan FPKS Menolak Memberhentikan Walikota SBY

Penolakan Fraksi PKS terhadap usulan enam fraksi di DPRD Surabaya untuk memberhentikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, cukup berdasar.

Ada beberapa alasan tentang dukungan fraksi itu kepada wali kota. Sikap itu tertuang dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Fraksi PKS Fatkur Rohman. Dalam pernyataan itu, Fraksi PKS dengan tegas menyatakan tak setuju atas rekomendasi Panitia Angket untuk memberhentikan wali kota.

Pendapat Fraksi PKS tentang Perwali 56 dan 57

“Dalam perjalanan pembahasan Panitia Angket, ditemukan fakta yang patut kita renungkan. Fakta tersebut adalah tidak dijalankannya prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 16 tahun 2006. Hal ini dilakukan semenjak tahun 2006 dan seperti menjadi sebuah kelaziman. Semenjak diundangkan tahun 2006, seyogyanya segenap aparat pemerintah Kota Surabaya menyesuaikan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.”