FPKS: PERCEPAT REFORMASI BIROKRASI HUKUM

6 11 2009

Fraksi-PKS Online: Pekerjaan Rumah (PR) besar pemerintah yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat untuk menjawab persoalan yang merebak saat ini adalah percepatan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Hal itu dicetuskan Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di sela kegiatan wakil rakyat itu di DPR, Kamis (5/10).

Kisruh di antara lembaga penegak hukum karena tindakan beberapa oknum yang telah mencoreng institusinya telah mengikis kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum negara. “Lemahnya sistem penyelesaian sebuah kasus korupsi bagaimanapun telah menohok pemerintah di satu sisi maupun DPR di sisi lain sebagai bagian integral pembentuk sistem hukum yang harusnya mampu mencegah terjadinya mafia kasus,” kata Mustafa.

Untuk itu Fraksi PKS menuntut penataan ulang di dalam tubuh lembaga penegak hukum dan peradilan kita. Penataan itu harus meliputi semua aspek seperti manusia, peraturan atau Undang-Undang, dan komitmen berdasar kinerja yang secara berkala dievaluasi. “Seyogyanya ini menjadi program 100 hari, program triwulan, semester, atau jangka panjang lima tahunan yang harus dicanangkan pemerintah. Mengingat benang kusut permasalahan ini tidak dapat tuntas semudah menjentikkan jari,” ujar dia.

Program ini, lanjutnya, harus memiliki political will yang kuat dari pemerintah dengan dukungan DPR, sama kuatnya seperti dalam bidang ekonomi yang terlihat dalam National Summit di Jakarta kemarin. “Kalau di bidang ekonomi, timnya disiapkan dan programnya pun kuat, demikian pula dengan program reformasi birokrasi, harus mendapat prioritas,” tambahnya, “jangan sampai rakyat muak dan selalu menunggu perubahan.”

Fraksi PKS juga mendesak sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi di antara lembaga penegak hukum baik KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam program pemberantasan korupsi sebagai prioritas tindakan. “Agenda pemberantasan korupsi adalah persoalan sistem yang harus dikawal oleh ketiga lembaga penegak hukum dengan kompak,” tegasnya.

Mustafa juga meminta istilah cicak atau buaya dalam upaya pemberantasan korupsi dihapus. “Di satu sisi KPK adalah institusi vital yang harus didukung sepenuhnya, di sisi lain KPK membutuhkan kerjasama dengan institusi penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisan,” tandas dia.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: