Pendapat Fraksi PKS tentang Perwali 56 dan 57

2 02 2011

“Dalam perjalanan pembahasan Panitia Angket, ditemukan fakta yang patut kita renungkan. Fakta tersebut adalah tidak dijalankannya prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 16 tahun 2006. Hal ini dilakukan semenjak tahun 2006 dan seperti menjadi sebuah kelaziman. Semenjak diundangkan tahun 2006, seyogyanya segenap aparat pemerintah Kota Surabaya menyesuaikan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.”

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SURABAYA
TERHADAP
HASIL PELAKSANAAN TUGAS PANITIA ANGKET
DPRD KOTA SURABAYA
YANG MELAKUKAN PENYELIDIKAN TERHADAP
PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 57 TAHUN 2010
TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME TERBATAS
PADA KAWASAN KHUSUS DI KOTA SURABAYA

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Yang Kami hormati Saudara Ketua dan para Wakil Ketua Dewan
Yang Kami hormati segenap anggota DPRD Kota Surabaya
Yang Kami hormati rekan-rekan jurnalis, dan hadirin sekalian.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenanNya kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah, rasulullah Muhammad SAW.

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir, izinkan Fraksi PKS menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja keras seluruh pimpinan dan anggota Panitia Angket yang melakukan penyelidikan terhadap Penetapan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 tahun 2010, dalam menyelesaikan seluruh tugasnya. Berjalannya Panitia Angket adalah cermin dari sebuah dinamika demokrasi di kota ini. Kita bersyukur, bahwa mekanisme checks and balances, sebagai bagian tak terpisahkan dalam Trias Politika, mendapatkan tempat yang terhormat melalui forum Panitia Angket. Dengan berjalannya Panitia Angket, maka DPRD selaku legislatif telah terbukti melakukan fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan tugas Walikota selaku eksekutif, beserta segenap jajarannya. Dalam perjalanan Panitia Angket ini pula, kita telah membuktikan bahwa semua pihak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, meskipun ia adalah orang nomor satu di kota ini. Adalah sebuah sejarah baru, bahwa seorang kepala pemerintahan di kota ini, telah secara lugas mempertanggungjawabkan kebijakannya di hadapan Panitia Angket DPRD Kota Surabaya yang menjadi mitra kerjanya.

Menanggapi Laporan Hasil Kerja Panitia Angket yang Melakukan Penyelidikan Terhadap Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada Kawasan Khusus di Kota Surabaya, disampaikan pendapat sebagai berikut.

Pertama, dalam perjalanan pembahasan Panitia Angket, ditemukan fakta yang patut kita renungkan. Fakta tersebut adalah tidak dijalankannya prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan di kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 16 tahun 2006. Hal ini dilakukan semenjak tahun 2006 dan seperti menjadi sebuah kelaziman. Semenjak diundangkan tahun 2006, seyogyanya segenap aparat pemerintah Kota Surabaya menyesuaikan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015, sebenarnya diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah kota, salah satunya dalam hal ketaatan terhadap prosedur ini. Hal ini menjadi catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Surabaya.

Kedua, berdasarkan Konsultasi Panitia Angket ke Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 18 Januari 2011, pihak Kementrian Dalam Negeri berpendapat bahwa adanya pelanggaran prosedur dalam penyusunan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 tahun 2010, dapat diselesaikan dengan klarifikasi Gubernur atas Peraturan Walikota tersebut. Penggunaan Hak Interpelasi dan Hak Angket dikatakan terlalu jauh, karena kewenangan akan hal ini ada di Bidang Pengawasan Pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menilai dari LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota mengenai kebijakan dimaksud, dan memberikan masukan terhadap kinerja Walikota akan hal tersebut. Sementara permasalahan Penyusunan Peraturan Walikota sudah menyangkut teknis pelaksanaan prosedur di dalam tubuh pemerintah, menyangkut hal intern, yang karenanya berarti terkait pengawasan intern pemerintah secara berjenjang, dalam hal ini tingkat kabupaten/kota oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Gubernur Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Klarifikasi terkait Peraturan Walikota Surabaya nomor 56 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya nomor 57 tahun 2010, dan telah ditindaklanjuti oleh Walikota Surabaya dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 tahun 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 tahun 2010, yang telah disampaikan pula hingga ke Pemerintah Pusat. Dengan demikian, dikatakan oleh Kementrian Dalam Negeri, bahwa pengajuan Hak Angket ini terlalu lemah. Karena tidak ada pelanggaran undang-undang yang terkait dengan faktor victimogen (menimbulkan korban kejahatan) dan criminogen (menyebabkan timbulnya kejahatan).

Ketiga, berdasarkan konsultasi DPRD Kota Surabaya dengan Gubernur Jawa Timur tanggal 7 Januari 2011, Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa pelanggaran etika tidak bisa dihukum. Etika ada di undang-undang tetapi tidak masuk hukum. Dicontohkan bahwa contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan) dapat dihukum. Tetapi berlaku tidak sopan di pengadilan, tidak dapat dihukum dan hanya dapat diingatkan. Norma dan etika tidak bisa diregulasi menjadi hukum publik. Sanksinya hanya berupa sanksi sosial. Dikatakan bahwa pelanggaran undang-undang harus tekstual, dan tidak bisa ditafsirkan.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur di atas, maka Fraksi PKS berpendapat belum cukup data dan bukti untuk memberhentikan Walikota.

Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan atas segala langkah kita.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Surabaya, 31 Januari 2011
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SURABAYA

TRI SETIJO PURUWITO, S.Si.
Juru Bicara

FATKUR ROHMAN, ST, MT.
Ketua

Sumber:
http://fpks-surabaya.org/1524/pendapat-fraksi-pks-terhadap-hasil-pelaksanaan-tugas-panitia-angket-perwali-56-dan-57-tahun-2010


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: